Satuan Polisi Pamong Praja

 

TUGAS POKOK, FUNGSI DAN WEWENANG

     1. TUGAS POKOK

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bogor, sebagaimana diatur dalam Perda Kabupaten Bogor Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bogor mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam menegakkan Peraturan Daerah dan menyelenggarakan Ketertiban Umum dan ketentraman masyarakat

     2. FUNGSI

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai fungsi sebagai berikut :

(1) Perumusan kebijakan teknis di bidang penegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati, ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat;

(2)Penyusunan program dan pelaksanaan penegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati, penyelenggraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan     masyarakat;

(3)Pelaksanaan kebijakan Penegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;

(4)Pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di daerah;

(5)Pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat;

(6)Pelaksanaan koordinasi penegakkan Peraturan daerah dan Peraturan Bupati, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dengan Kepolisian Negara      

    Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah dan/atau aparatur lainnya;

(7)Pengawasan terhadap masyarakat, aparatur atau badan hukum agar mematuhi dan mentaati Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;

(8)Pengelolaan Kesekretariatan Satuan, dan;

(9)Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya.

   

        3. WEWENANG

Wewenang Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bogor adalah :

(1)Melakukan tindakan penertiban nonyustisial terhadap warga masyarakat, apatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/ atau pelaturan kepala    

    daerah;

(2)Menindak warga masyarakat, apatur, atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;

(3)Fasilitas dan pemberdayaan kapasitas penyelenggaraan perlindungan masyarakat;

(4)Melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, apatur, atau badan hukum yanag diduga melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau pelaturan Kepala Daerah;     dan

(5)Melakukan tindakan Administratif terhadap warga masyarakat, apatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau pelaturan kepala daerah.

 Untuk mendukung tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bogor, maka susunan organisasi sebagai berikut berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor No. 22 Tahun 2011tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bogor sebagai berikut:

Susunan organisasi Satuan, terdiri atas :

  1. Kepala Satuan
  2. Sekretaraiat, membawahkan :
  3. Sub Bagaian Program dan Pelaporan;
  4. Sub Bagaian Umum dan Kepegawaian; dan
  5. Sub Bagian Keuangan.
  6. Bidang Pengembangan Kapasitas, membawahkan:
  7. Seksi Pengembangan Kapasitas Satuan Polisi Pamong Praja; dan
  8. Seksi Pengembangan Kapasitas Satuan Perlindungan Masyarakat.
  9. Bidang Pembinaan dan Pemeriksaan, membawahkan :
  10. Seksi Pembinaan Masyarakat; dan
  11. Seksi Pemeriksaan.
  12. Bidang Pengendalian Operasional membawahkan :
  13. Seksi Pengendalian Operasional Satuan Polisi Pamong Praja; dan
  14. Seksi Pengendalaian Operasional Satuan Perlindungan Masyarakat
  15. Unit Pelaksana; dan
  16. Kelompok Jabatan Fungsional.

1. Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris, Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang, Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian, Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi dan Unit Pelaksanaan Satuan dipimpin oleh seorang Kepala Unit Pelaksanaan Satuan.

Secara lengkap Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bogor, disajikan dalam Gambar berikut :

Tugas pokok dan fungsi masing – masing unsur organisasi Satuan Polisi Pamong Praja adalah sebagai berikut :  

(1)     Kepala Satuan mempunyai tugas membantu Bupati dalam memimpin dan mengkoordinasi pelaksanaan tugas dan fungsi Satuan.

(2)     Sekretariat mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan dalam melaksanakan pengolahan kesekretariatan Satuan.

                 Untuk menyalenggarakan tugasnya, Sekretariat mempunyai fungsi:

  1. Pengkoordinasikan penyususunan program, monitoring, evaluasi dan pelaporan;
  2. Pengolahan rumah tangga, tata usaha dan kepegawaia;
  3. Pengelolaan keuangan; dan
  4. Pengolahan situs web.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Sekretariat di Bantu oleh Sub Bagian program dan Pelaporan, Sub Bagian Keuangan serta Sub Bagian Umum dan Kepegawaian yang masing – masing dipimpin oleh Kepala Sub Bagian dan bertanggung jawab kepada Sekretaris. 

  • Sub Bagian Program dan Pelaporan mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam melaksanakan pengelolaan, penyusunan program dan Pelaporan Satuan

         Untuk menyelenggarakan tugasnya, Sub Bagian Program dan Pelaporan mempunyai fungsi :

a)    Penyiapan bahan pengkoordinasian penyusunan program, monitoring, evaluasi dan pelaporan;

b)    Pelaksanaan pengelolaan hubungan masyarakat;

c)    Pengelolaan penyusunan anggaran; dan

d)    Pengelolaan situs web.

  •  Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian yang memiliki tugas untuk membantu membantu Sekretaris dalam melaksanakan pengelolaan rumah tangga, tata usaha dan kepegawaian Satuan

      Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi :

a).Pengelolaan rumah tangga dan tata usaha;

b).Pengelolaan barang/jasa serta srana dan prasarana;

c).Penyiapan bahan penyusunan kebijakan penataan organisasi; dan

d)Pengelolaan pelayanan administrasi kepegawaian

  •   Sub Bagian Keuangan dipimpin oleh seorang kepala Sub Bagian Keuangan yang mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam melaksanakan pengelolaan keuangan Satuan.

   Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Sub Bagian Keuangan mempunyai fungsi :

a).Penatausahaan keuangan; dan

b).Penyusunan pelaporan keuangan

 

2. Bidang Pengembangan Kapasitas dipimpin oleh seorang kepala bidang, mempunyai tugas untuk membantu Kepala Satuan dalam melaksanakan pengembangan kapasitas Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat..

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Bidang Pengembangan Kapasitas mempunyai fungsi :

  1. Perumusan kebijakan teknis pengembangan kapasitas Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat; dan
  2. Pembinaan, pendidikan dan pelatihan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat;

 Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya,  kepala Bidang Pengembangan Kapasitas dibantu oleh Seksi Pengembangan Kapasitas Satuan Polisi Pamong Praja  serta Seksi Pengembangan Kapasitas Satuan Perlindungan Masyarakat, yang masing – masing dipimpin oleh Kepala Seksi dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang. 

  •  Seksi Pengembangan Kapasitas Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Pengambangan Kapasitas dalam melaksanakan pengembangan Kapasitas Satuan Polisi Pamong Praja.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Seksi Pengembangan Kapasitas Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai fungsi :

a).Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pembinaan dan pengembangan kapasitas Satuan Polisi Pamong Praja;

b).Penyiapan bahan pembinaan dan pengembangan kapasitas Satuan Polisi Pamong Praja; dan

c).Pelaksanaan pembinaan dan pengembangan pendidikan dan pelatihan Satuan Polisi Pamong Praja

 

  •  Seksi Pengembangan Kapasitas Satuan Perlindungan Masyarakat, mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Pengambangan Kapasitas dalam melaksanakan pengembangan Kapasitas Satuan Perlindungan masyarakat.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Seksi Pengembangan Kapasitas Satuan Perlindungan Masyarakat mempunyai fungsi :

a).Penyiapan bahan Perumusan kebijakan teknis pembinaan dan pengembangan kapasitas perlindungan masyarakat;

b).Penyiapan bahan pembinaan dan pengembangan kapasitas Satuan Perlindungan Masyarakat; dan

c).Pelaksanaan pembinaan serta pengembangan pendidikan dan pelatihan Satuan Perlindungan Masyarakat.

 

3. Bidang Pembinaan dan Pemeriksaan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang, mempunyai tugas membantu Kepala Satuan dalam melaksanakan pembinaan masyarakat serta pemeriksaan pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Bidang Pembinaan dan Pemeriksaan mempunyai fungsi :

  1. Perumusan kebijakan teknis pembinaan masyarakat serta pemerksaan pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum;
  2. Pelaksanaan kegiatan pembinaan masyarakat serta pemeriksaan pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum;
  3. Pemeriksaan dalam lingkup tugas dan wewenang polisi pamong praja;
  4. Pelaksanaan upaya pro-yustisia;
  5. Penegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati dalam lingkup wewenang Polisi Pamong Praja;dan
  6. Pengelolaan hubungan yudisial dengan lembaga kepolisian dan kejaksaan dalam upaya upaya penyelidikan, pemeriksaan, penyidikan, penindakan, serta penyelesaian dan penyerahan berkas perkara.

 Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya,  kepala Bidang Pembinaan dan Pemeriksaan dibantu oleh Seksi Pembinaan Masyarakat dan Seksi Pemeriksaan yang masing – masing dipimpin oleh Kepala Seksi dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang. 

  •  Seksi Pembinaan Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala Seksi dan mempunyai tugas untuk membantu kepala bidang Pembinaan dan Pemeriksaan dalam melaksanakan pembinaan terhadap masyarakat agar mematuhi dan mentaati Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati.

            Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Seksi Pembinaan Masyarakat mempunyai fungsi :

a).Penyiapan bahan penyusunan perumusan kebijakan teknis pembinaan masyarakat ;

b).Penyuluhan dan upaya penyadaran hukum kepada masyarakat yang berkaitan dengan penegakan Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Bupati; dan

c).Pembinaan ketentraman dan ketertiban umum secara berkesinambungan.

  •  Seksi Pemeriksaan dipimpin oleh seorang kepala seksi, mempunyai tugas untuk membantu Kepala Bidang Pembinaan dan Pemeriksaan dalam melaksanakan pemeriksaan terhadap dugaan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati.

            Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Seksi Pemeriksaan mempunyai fungsi :

a).Penyiapan bahan penyusunan perumusan kebijakan teknis Pemeriksaan;

b).Pelaksanaan upaya pemeriksaan awal mengenai dugaan adanya pelanggaran terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;

c).Pelimpahan hasil pemeriksaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil kepada Penyidik Kepolisian apabila ditemukan bukti awal adanya pelanggaran terhadap Peraturan daerah dan        Peraturan Bupati;dan

d).Penyelenggaraan hubungan koordinasi dengan kepolisian dalam upaya-upaya melakukan tindakan penyelidikan, penyidikan dan penindakan serta penyelesaian dan pnyerahan     berkas perkara.

 

4. Bidang Pengendalian Operasional dipimpin oleh seorang kepala bidang, mempunyai tugas untuk membantu Kepala Satuan dalam melaksanakan pengelolaan pengendalian    operasional Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Linmas.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Bidang Pengendalian Operasional mempunyai fungsi :

  1. Perumusan kebijakan teknis pengendalian operasional Satuan Polisi Pamog praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat;
  2. Penyusunan rencana program pengendalian operasional Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat; dan
  3. Pengelolaan pembinaan operasional Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat.

 Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, kepala Bidang Pengendalian Operasional dibantu oleh Seksi Pengendalian Operasional Satuan Polisi Pamong Praja serta Seksi Pengendalian Operasional satuan Linmas yang masing – masing dipimpin oleh Kepala Seksi dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

  •  Seksi Pengendalian Operasional Satuan Polisi Pamong Praja i dipimpin oleh seorang Kepala Seksi dan mempunyai tugas untuk membantu Kepala Bidang Pengendalian Operasional dalam melaksanakan kegiatan pengendalian operasional Satuan Polisi Pamong Praja.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Seksi Pengendalian Operasional Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai fungsi :

a).Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pengendalian operasional Satuan Polisi Pamong Praja;

b).Pengkoordinasian operasional Satuan Polisi Pamong Praja;

c).Pengendalian kegiatan operasional Satuan Polisi Pamong Praja;

d).Mobilisasi Satuan Polisi Pamong Praja dalam penertiban dan penegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati.

  •  Seksi pengendalian Opereasional Perlindungan Masyarakat dipimpin oleh seorang kepala seksi, mempunyai tugas untuk membantu Kepala Bidang Pengendalian Operasional dalam melaksanakan kegiatan pengendalian operasional perlindungan masyarakat..

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Seksi Sarana dan Prasarana mempunyai fungsi :

a).Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pengendalian operasional Satuan perlindungan Masyarakat;

b).Pengkoordiansian, fasilitasi dan pelaksanaan Satuan Perlindungan Masyarakat; dan

c).Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Satuan Perlindungan Masyarakat.

 

5.  Pada Satuan dapat dibentuk Unit Pelaksana Satuan untuk melaksanakan sebagian Tugas Satuan.

6. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam kelompok sesuai Bidang keahlian.

 

 

  Cibinong, Juni 2014
Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
          Kabupaten Bogor


         H. Tb. Luthfi Syam
    Pembina Utama Muda / IVc
    NIP. 196306011996011001

 

 

 

2017 © Satuan Polisi Pamong Praja